Prabowo Capres 2029, Keseimbangan Baru Sedang Dimantapkan

JAKARTA–Belum juga lima bulan menjadi Presiden, Prabowo Subianto sudah dicalonkan untuk maju menjadi Capres dalam Pemilu 2029. Apa yang terjadi di balik itu? Ini murni kehendak Partai Gerindra yang mengusungnya atau keinginan Prabowo sendiri?

Prabowo saat ini masih tertatih-tatih memimpin bangsa dan negara. Terlihat banyak kegamangannya dalam mewujudkan ambisi politik dan pernyataan-pernyataan keras mengenai pemberantasan korupsi. Prabowo juga dinilai ragu-ragu untuk keluar dari bayangan pendahulunya, Joko Widodo, seolah tak ingin mengambil jarak tegas dengan mantan Walikota Solo itu.

Maka keputusan Partai Gerindra yang dimumkan Kamis (13/2/2025) mengenai rencana pencapresannya pada 2029 terdengar mengejutkan karena terlalu dini. Kalau dalam lima tahun ke depan Prabowo sukses, tentu tak menjadi masalah. Kalau kurang sukses, apalagi gagal, sikap politik itu bisa menjadi bumerang.

Sehari berikutnya, Jumat (14/2) Prabowo mengumpulkan para ketua umum Parpol di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Acaranya terkait perayaan HUT Partai Gerindra. Namun sikap terbaru Gerindra tentulah akan disampaikan, secara halus atau terang.

Dengan demikian Prabowo akan mempersiapkan diri dengan semaksimalnya menghadapi kontestasi lima tahun lagi. Saat ini Prabowo berusia 73 tahun (lahir 17 Oktober 1951) dan akan berusia 77 tahun pada tahun 2029. Usia yang sangat matang untuk orang Indonesia, namun bisa cepat lelah untuk menanggung beban kepemimpinan bangsa dan negara. Kalau sampai terpilih lagi, maka Prabowo baru akan pensiun dalam usia 82 tahun.

Apa Indonesia kekurangan kader pemimpin nasional sehingga harus mempercayakan kepemimpinan kepada tokoh sepuh? Apa obsesi di balik itu sehingga Prabowo ingin memimpin Indonesia lagi?

Sejauh ini memang belum ada pernyataan tegas Prabowo menyikapi dukungan partainya untuk maju lagi sebagai Capres 2029. Namun sudah ada dukungan dari tokoh di luar Gerindra, antara lain dari Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang tokoh Golkar.

“KLB Partai Gerindra yang memutuskan kembali Pak Prabowo sebagai ketua umum dan calon presiden periode 2029–2034 sangat tepat, mencerminkan keyakinan kita semua akan kemampuan Pak Prabowo mengarahkan bangsa menuju arah yang lebih baik,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Dengan pengalaman, jaringan, dan komitmen Prabowo terhadap isu-isu fundamental bangsa, menurut Bamsoet, keputusan KLB tersebut tidak hanya strategis bagi Partai Gerindra, tetapi juga bagi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.

Indonesia, kata Bamsoet, membutuhkan kepemimpinan yang kuat serta mampu menjawab dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. “Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana kuatnya komitmen beliau untuk melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan kesejahteraan melalui program-program prorakyat sehingga harus dilanjutkan,” katanya.

Kalau itu alasannya, hal tersebut masih dalam visi dan janji-janji poltik. Publik masih menunggu apakah Prabowo mampu mengatasi berbagai persoalan pelik yang tak mustahil terjadi dalam lima tahun ke depan. Dalam krisis berat seorang pemimpin akan diuji, apakah mampu mengatasi dan keluar dari krisis atau gagal.

Konsolidasi politik

Penegasan Gerindra tersebut bisa dipandang sebagai strategi mendahului lawan politik menghadapi Pilpres 2029 yang diduga akan lebih terbuka dan ramai Capres/Cawapres. Diketahui pemerintah dan DPR akan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan presidential threshold.

Masih akan ada pembahasan revisi UU Pemilu, sehingga bagaimana ketentuan finalnya masih harus ditunggu. Namun berdasarkan hasil Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk di dalamnya.

Kalau putusan MK tentang presidential threshold diakomodasi maka pengajuan Capres dan Cawapres akan lebih mudah persyaratannya. Jumlah pasangannya akan lebih banyak. Tentu Pilpres akan lebih rame, massif dan dinamis.

Sebagai partai penguasa, Partai Gerindra memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan waktu dengan melakukan konsolidasi kekuatan lebih awal. Saat ini Gerindra bersama sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memimpin orkestrasi kekuasaan dan memantapkan dukungan bagi kepemimpinan Prabowo.

Melihat empat bulan pertama pemerintahannya, Prabowo berusaha menyentuh kepentingan rakyat melalui sejumlah program pro rakyat. Mulai dari program makan bergizi gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), efisiensi anggaran birokrasi, penghapusan kredit macet UMKM dan sejumlah program lainnya.

Di lain sisi Prabowo tampaknya mulai meninggalkan orientasi pembangunan gaya Jokowi. Lihat saja penegasannya pada proyek strategis nasional yang akan lebih berorientasi pada ketahanan pangan dan energi. Anggaran proyek Ibukota Nusantara (IKN) dibatasi, proyek infrastruktur dibatasi, anggaran pemerintah yang tidak prioritas dipotong.

Ternyata orientasi baru tersebut disambut baik. Bukan hanya oleh para pendukung, bahkan juga partai di luar pendukung menyambut program yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat.

Aspek lain yang masih ditunggu adalah janji Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Kalau janji ini ditepati dengan mendorong lembaga-lembaga penegak hukum bertindak lebih tegas dalam pemberantasan korupsi maka dukungan rakyat akan lebih besar lagi. Ini tentu modal besar bagi kemenangannya lima tahun yang akan datang.

Keseimbangan baru
Saat ini Prabowo bertumpu pada dukungan KIM Plus. Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berada di luar kekuasaan. Upaya Prabowo mendekati dan bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum berhasil. Sebetulnya diharapkan Mega bisa hadir dalam peringatan HUT Partai Gerindra, ternyata Mega masih menjalankan ibadah umroh.

Apakah kondisi seperti ini berlanjut atau akan ada keajaiban mempertemukan Prabowo dengan Mega? Sebetulnya bagi Prabowo tidak terlalu besar urgensinya. Mega dengan PDIP di luar atau di dalam pemerintahan tidaklah berpengaruh besar. Sebab, keberpihakan nyata pemerintahan Prabowo pada isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat kecil sudah merebut isu sentral yang selama ini diusung PDIP.

Tampaknya, kondisi ini sejalan dengan disain besar yang sedang dijalankan. Prabowo dengan KIM akan menjadi pengendali kekuasaan. Apalagi bila nantinya mampu meyakinkan para perwira senior Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai pentingnya pemerintahan stabil dalam jangka panjang.

Sebagai perwira militer yang kaya pengalaman, Prabowo tak sulit memperoleh dukungan itu. Beberapa waktu lalu Prabowo mengumpulkan ratusan perwira TNI di Istana Bogor. Publik juga mencatat, kini ada perwira tinggi TNI aktif yang memimpin jabatan strategis seperti Badan Urusan Logistik (Bulog). Ternyata tidak ada penolakan berarti, meski resminya TNI tidak ikut campur urusan politik praktis.

Maka, tampaknya, Prabowo memantapkan kekuasaannya yang bertumpu pada KIM dan dukungan TNI. Sedangkan PDIP akan tetap di luar pemerintahan. Demikian pula dengan beberapa partai berbasis Islam yang sangat mungkin tidak sepenuhnya berada di dalam koalisi kekuasaan.

Sangat mungkin kondisi ke depan akan mirip dengan masa Orde Baru. Ketika itu Golkar menjadi kekuatan sentral. Ada tiga unsur di dalamnya, ABG (ABRI, Birokrasi dan Kader Golkar). Waktu itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada di luar.

Apa bedanya? Dulu Golkar, saat ini KIM dengan Gerindra sebagai kekuatan utamanya. Partai-partai KIM umumnya berasal dari pecahan Golkar pada masa lalu. Tokoh-tokoh Partai Nasdem, Demokrat dan Gerindra berasal dari Golkar. Ada beberapa partai yang tokohnya juga berasal dari Golkar namun gagal meraih suara besar.

PDIP tampaknya akan tetap di luar pemerintahan. Partai-partai berbasis Islam saat ini mendukung pemerintah, terutama PAN dan PKB. Masih ada PKS dan PPP. Suara parpol berbasis Islam makin terfragmentasi, tidak lagi menjadi kekuatan politik yang solid. Maka akan sangat rentan, mudah kecewa dan kehilangan orientasinya, Lihat saja PPP yang dibentuk masa Orba bahkan tak lolos parliamentary treshold.

Ini sebuah keseimbangan baru yang sedang dimantapkan. Akan menarik diamati. KIM sebagai mesin politik baru menjalankan orkestrasi kekuasaan yang sangat dinamis, memiliki daya tahan tinggi dan berjangka panjang (Mas Kumambang)

Author: Banjar