Pemprov Bengkulu Minta Anggaran Untuk Bantu Iuran BPJS Tidak Dialihkan

PedomanNusantara.com, Bengkulu – Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung atas Judicial Review Peraturan Presiden (Perpres) No 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan batal naik untuk seluruh kelas.

Dengan putusan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta tidak mengalihkan anggaran sekitar Rp 12 miliar dalam APBD tahun ini, untuk mengganti iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu.

“Kita menyambut baik keputusan MA atas Judicial Review terhadap Perpres. Tentu saja ini membuktikan bahwa tidak seluruhnya aspirasi masyarakat itu keliru, dan penting bagi Pemerintah untuk menyadari permasalahan yang afa. Jika aspirasi masyarakat keliru, pasti tidak bakal dikabulkan MA,” kata anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, kepada sejumlah wartawan. 

Dikatakan politisi PKB ini, alokasi anggaran sekitar Rp 12 miliar, yang diperuntukkan sebagai pengganti iuran BPJS terutama bagi masyarakat tak mampu dan terdaftar sebagai peserta kelas III, awalnya disiapkan sebagai antisipasi kenaikan iuran BPJS. Sehingga apabila sampai terjadi pengalihan, maka sudah bisa dipastikan Pemprov bakal berhadapan dengan DPRD Provinsi secara kelembagaan. 

“Perlu kita ingatkan sejak dini, mengingat saat ini kabar rasionalisasi kian hangat kita dengar. Walaupun secara tertulis kabar rasionalisasi itu belum bisa dipastikan kebenarannya,” tegas Anggota DPRD Provinsi dari dapil Kepahiang ini, Senin (9/3/2020).

Disisi lain, ditambahkan, pihaknya juga meminta kepada BPJS dan pihak Rumah Sakit yang melayani BPJS, jangan pula lantaran iuran batal naik pelayanan yang diberikan pada masyarakat juga ikutan turun.

“Bagi masyarakat yang kurang mengeluhkan pelayanan karena terdaftar sebagai peserta BPJS, silakan lapor pada kita. Pasti kita tindaklanjuti,” ujar Zainal. 

Sementara diketahui, MA membatalkan Perpres itu terutama pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) karena bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. 

Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat (3) UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Dengan dibatalkannya pasal-pasal tersebut, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yakni untuk Kelas 3 sebesar Rp 25.500, kelas 2 Rp 51 ribu, dan kelas 1 Rp 80 ribu.

Dibagian lain, salah seorang warga Bengkulu, Darmawan mengaku, senang iuran BPJS Kesehatan batal naik, karena pembayaran iuran selama ini sudah sangat berat. 

“Kami sebagai iuran mandiri, minta dikembalikan uang yang sudah terlanjut dibayarkan selama dua bulan terakhir,” pungkasnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *