Iuran Naik, BPJS : Keuangan Selalu Kritis Setiap Tahun

Jakarta – BPJS Kesehatan menghadapi kondisi keuangan yang kritis setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan cash flow rumah sakit juga ikut terganggu. Tanpa perubahan besaran iuran peserta, maka kondisi kritis akan selalu dialami BPJS Kesehatan. Karena itulah sudah seharusnya iuran peserta disesuaikan dengan kebutuhan.

Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, mengungkapkan hal tersebut pada acara Zooming with Primus dalam tema “Jaminan Kesehatan Berkeadilan” yang disiarkan langsung di Beritasatu TV, Selasa (26/5/2020).

Kemal mengatakan, setiap tahun BPJS Kesehatan menghadapi defisit dan selalu jadi topik utama pemberitaan media massa. Keuangan yang kritis ini terjadi karena sejak awal JKN-KIS dilaksanakan pada 2014 lalu, besaran iuran peserta tidak sesuai dengan hitungan aktuaris seperti pengelolaan asuransi pada umumnya.

Menurut Kemal, JKN-KIS betul adalah asuransi sosial. Namun bagaimana pun, risiko terhadap penyakit harus tetap dihitung. Hitungan inilah yang sudah tidak sesuai sejak awal. Akibatnya, sejak tahun pertama defisit dan itu dibawa seterusnya hingga sekarang.

Pada 2018, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap hampir seluruh fasilitas kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Dari hasilnya terlihat bahwa di akhir 2018, BPJS Kesehatan menggendong beban gagal bayar atau utang sebesar Rp 9,2 triliun ke 2019.

“Ini (gagal bayar) merupakan pengukuran yang obyektif bahwa iuran memang belum dihitung secara aktuaris untuk memenuhi jaminan yang dijanjikan kepada peserta,” kata Kemal.

Kemal mengatakan, tanpa kenaikan iuran maka keuangan BPJS Kesehatan akan selalu kritis dari tahun ke tahun. Namun selama pandemi Covid-19 ini, menurut Kemal, cash flow BPJS Kesehatan maupun rumah sakit tertolong dengan adanya bantuan pemerintah. Pembayaran saat ini cukup lancar dan waktu gagal bayar BPJS Kesehatan ke rumah sakit makin pendek.

BPJS Kesehatan terbantu dari iuran peserta PBI sebesar Rp 42.000 per orang per bulan untuk 96,8 juta jiwa yang sudah dibayarkan pemerintah pusat sejak Agustus 2019.

“Ini membuat cash flow BPJS diperbaiki, dan pada akhirnya cash flow rumah sakit juga membaik. Ketika Covid-19 datang rumah sakit punya sumber daya untuk mendukung operasionalnya,” ucap Kemal.

Untuk diketahui, dalam Perpres 64/2020 pemerintah menetapkan per 1 Juli 2020, iuran peserta JKN-KIS bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri naik menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 kelas II, dan Rp 42.000. kelas III.

Pemerintah akan memberikan subsidi kepada kelas III mandiri. Mulai 1 Juli 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500, sedangkan sisanya Rp 16.500 dibayarkan oleh negara. Pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, peserta mandiri hanya membayar iuran Rp 35.000, dan sisanya Rp 7.000 disubsidi oleh pemerintah.