Hasil Survei 100 Hari Pertama, Prabowo Tak Mengecewakan tapi Belum lah Memuaskan

Sejumlah lembaga survey sudah merilis hasil penelitian mereka terkait 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Secara umum hasilnya cukup baik, namun belum berarti public benar-benar terpuaskan.

Yang terakhir lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen. Ini angka yang tinggi, melebihi angka pencapaian Jokowi-JK pada 2014 lalu.

“Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Senin (27/1/2025).

Indikator Politik juga mencatat, terdapat lima menteri atau pejabat setingkat menteri yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi terhadap kinerja mereka.

Kelima pejabat tersebut yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar (92,8 persen), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (90,1 persen), Menteri Keuangan Sri Mulyani (89,7 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (89,3 persen), serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (88,1 persen).

Sebelumnya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas mencatat tingkat kepuasan responden mencapai 80,9 persen.

Dalam survey Kompas terungkap, mayoritas pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres lalu juga menyatakan kepuasannya mereka. Tingkat kepuasan dari responden yang bukan pemilih Prabowo-Gibran rata-rata di atas 70 persen.

Responden yang bukan pemilih partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), mayoritas juga menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Para responden yang memilih partai-partai di luar KIM seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan partai lainnya mayoritas menyatakan kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Rata-rata angkanya mencapai di atas 70 persen.

Kelompok responden masyarakat bawah yang menyatakan kepuasannya mencapai 84,7 persen. Sedangkan kelompok masyarakat menengah atas yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah mencapai 75,3 persen.

Temuan ini menarik. Respon masyarakat umumnya memang positif sejak Prabowo menyampaikan pidato pelantikannya di MPR. Prabowo kemudian melanjutkannya dengan menetapkan mobil Maung hasil produksi Pindad menjadi kendaraan resmi anggota kabinetnya. Sepekan kemudian, Prabowo membawa seluruh Menteri/Wakil Menteri mengikuti pembekalan di Akmil Magelang selama tiga hari.

Sejumlah kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas kemudian diluncurkan. Antara lain, penghapusan kredit macet bagi UMKM, kemudian pemberantasan judi online, pemberantasan mafia tanah, dan penurunan stunting. Yang menarik publik hingga saat ini adalah pemberian makan siang bergizi gratis kepada jutaan anak sekolah.

Dunia usaha juga menyambut baik kebijakan Presiden, antara lain terkait pemberlakuan PPN 12 persen yang sudah diatur dalam UU sebelumnya. Presiden membuat pengecualian dan hanya memberlakukannya bagi barang dan jasa mewah.

“Dalam 100 hari ini kita melihat bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo sudah peka,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani ditemui di Jakarta, Selasa.

Kepekaan Presiden dalam menjaga iklim bisnis di Indonesia, kata Shinta, terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya difokuskan untuk barang-barang mewah. Hal tersebut dinilai tak hanya menjaga iklim usaha, namun turut mempertahankan daya beli masyarakat.

Kepekaan lainnya, Prabowo menggaet banyak investasi ke dalam negeri melalui lawatannya ke beberapa negara. “Kita melihat dari segi investasi ini kami sangat sekali mendukung bahwa Presiden juga sudah terus mendorong untuk mau meningkatkan pekerjaan bersama dengan banyak calon-calon investor untuk mengajak masuk ke Indonesia,” katanya.

Jadi, apakah kinerja Presiden Prabowo sudah benar-benar memuaskan? Tentu saja belum. Setidaknya kita masih harus menunggu lebih lama lagi. Toh masa kerjanya baru dijalankan tiga bulan. Masih banyak janji politik Prabowo yang harus direalisasikan.

“Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga apa pun hasilnya adalah untuk rakyat,” kata Ketua DPR Puan Maharani.

Pernyataan Puan benar adanya. Pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan survey tersebut. Publik pasti mencatat dan menunggu apakah Prabowo mampu bertindak konsisten memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta sepenuhnya mengabdikan kepemimpinannya untuk kesejahteraan rakyat.

Publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap janji-janji kampanye Prabowo dan merupakan hutang yang harus ditunaikan. Banyak tantangan menghadang dalam implementasi program-program ambisius Prabowo. Misalnya, ketahanan dan kedaulatan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ambisinya mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Prabowo juga harus memberikan perhatian besar pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Pada bidang ini, kepuasan publik masih belum tinggi. Ini tantangan besar. Padahal, ini masalah mendasar dalam citra keadilan masyarakat. Kalau Prabowo bisa lebih tegas lagi  dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, niscaya apresiasi publik akan lebih tinggi lagi.***

Author: Banjar