Opini

Korp Pegawai Republik Indonesia, Harus Independen dan Jangan dijadikan Sapi Perahan

Administrator | Rabu, 30 November 2011 - 10:43:44 WIB | dibaca: 176 pembaca

Pada hari selasa (29/11/2011), Korp Pegawai Republik Indonesia memperingati Hari Ulang tahunnya yang ke-40 dimana pada masa orde baru tersebut seluruh pegawai negeri yang ada di Indonesia disatukan dalam suatu wadah persatuan di luar kedinasan agar Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI. KORPRI ini sendiri dibentuk dengan tujuan yang sangat baik karena pengalaman sebelumnya di masa orde lama organisasi kepegawaian ini sering dikaitkan dengan organisasi politik yang ada, namun dalam perjalanannya KORPRI sering dimanfaatkan oleh kekuatan politik orde baru untuk dijadikan alat politiknya sehingga tidak netral.

Jika kita lihat perjalanan sejarah Pegawai Negeri Republik Indonesia ini sangatlah panjang. Sebenarnya birokrasi modern Indonesia ini dimulai ketika pada masa penjajahan, dimana Belanda memanfaatkan elit-elit pribumi untuk menyokong jalannya pemerintahan. Pada tahun 1933 kemudian dibentuklah yang namanya departemen van Binenlands Bestuur atau Departemen Dalam Negeri yang juga mengurusi para pegawai yang duduk dalam birokrasi pemerintahan yang tentu saja bertujuan untuk menjaga loyalitas terhadap pemerintah Belanda. Pada 17 agustus 1945 para pegawai birokrasi ini kemudian dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada waktu 27 desember 1949 dijadikan Pegawai Republik Indonesia Serikat. Dalam masa perjuangan ini loyalitas dan kesetiaan para pegawai Republik Indonesia ini diarahkan kepada Bangsa dan Negara Indonesia. Namun dalam perjalanan waktu tarik ulur pergulatan politik pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950-an telah membuat Pegara Republik Indonesia ini diseret-seret dan dikaitkan dengan kelompok politik tertentu.
 
Berdasarkan pengalaman pahit sebelumnya, maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 82 tahun 1971 maka pada tanggal 29 Nopembner 1971 dibentuklah Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna. Namun dalam perjalan waktu tetap saja KORPRI sering dijadikan alat politik golongan tertentu untuk memenangkan tujuan politiknya. Lahirnya UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi KORPRI dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu melalui jalur ABG nya (ABRI, Birokrasi dan Golkar).

Dalam masa reformasi ini dimulailah perombakan sehingga KORPRI terlepas dari kepentingan politik golongan tertentu dan loyalitasnya hanya ditujukan kepada bangsa dan Negara. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam HUT KORPRI ke-40 bahwa KORPRI diminta tetap netral, profesional dan proporsional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diminta tak ikut dalam politik praktis. Oleh karena itu semoga dalam HUT KORPRI ke-40 kita dapat saling memberi saran dan kritik yang membangun kepada KORPRI yang kita banggakan ini karena unsur utama pelayanan masyarakat sangat bergantung di dalamnya.
 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)